Merencanakan Komunikasi Krisis Lebih Awal (Studi Kasus Aspek Komunikasi Pencegahan dan Penangangan Covid-19 di Indonesia)

Merencanakan Komunikasi Krisis Lebih Awal (Studi Kasus Aspek Komunikasi Pencegahan dan Penangangan Covid-19 di Indonesia)

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sudah lebih dari satu tahun ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya menangani krisis dengan lebih baik, terutama dalam hal komunikasi. Apalagi ini berkaitan dengan kehidupan dan kesehatan masyarakat luas. Kritik masyarakat Indonesia terhadap pola komunikasi krisis Pemerintah Republik Indonesia banyak disorot terkait keterbukaan data, pendekatan penanganan dan pencegahan kasus, dan komunikator utama yang ditunjuk untuk menyampaikan informasi.

Terlebih lagi awal bulan Juni lalu, saya akhirnya terpapar juga virus ini dan sempat menjalani isolasi di fasilitas pemerintah, yaitu Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, selama 10 hari. Saya bisa katakan, dengan adanya RSDC ini bermanfaat sekali bagi para pasien Covid-19 yang membutuhkan bantuan dalam menjalani perawatan. Terlebih lagi saya yang nge-kost di Jakarta dan sulit apabila harus menjalani perawatan sendirian. Saya bisa katakan bahwa saya merasa pemerintah hadir dalam menangani virus ini. Namun, apakah kehadiran pemerintah ini merata di semua daerah di Indonesia? Saya rasa tidak. Kemampuan Jakarta sebagai ibukota dan daerah lainnya pastinya berbeda. Beruntung mereka para pasien yang bisa menjalani perawatan di RSDC ini.

Setelah saya selesai menjalani isolasi di RSDC, ternyata kasus menaik signifikan. Disinyalir karena varian Delta yang memang penyebarannya sangat masif. Satu RSDC saja tidak cukup di Jakarta. Meskipun sebelumnya juga sudah ada beberapa rumah sakit rujukan lain, peningkatan pasien tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas. Belum lagi upaya pencegahan.

Dilansir dari Kontan.co.id, Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menyampaikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat (sebelumnya disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB) yang berjalan sejak 3 Juli lalu belum bisa dikatakan efektif karena belum berhasil mengendalikan kasus. Akun Instagram @pandemictalks mencatat dari data Kementerian Kesehatan bahwa jumlah kasus sepekan terakhir (12-18 Juli 2021) setara dengan jumlah kasus selama bulan Juni 2021. Ini membenarkan informasi bahwa varian Delta menyebar dengan cepat dan penerapan PPKM belum bisa dikatakan efektif.

Berbicara mengenai pencegahan, selain pentingnya menggunakan masker ganda (masker medis dan kain), mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi, pemberian vaksin yang diberikan sebanyak dua dosis juga memainkan peranan penting dalam menekan peningkatan kasus. Sejak Januari 2021, Indonesia telah menjalankan program vaksinasi yang dimulai dengan pemberian kepada tenaga kesehatan medis dan sekarang sudah bisa diberikan kepada semua kalangan, termasuk anak-anak.

Akun Instagram @kawalcovid19.id mencatat dari data Kementerian Kesehatan bahwa sejak Januari hingga Juli 2021, penerima vaksin dosis pertama adalah 42.313.731 orang dan penerima vaksin dosis kedua adalah 16.444.462 orang. Tentunya ini masih jauh dari angka minimal penerima vaksin untuk membentuk herd immunity. Mengutip laporan VOA Indonesia, ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengatakan ada tiga variabel yang harus dipenuhi dalam mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Pertama, angka reproduksi virus harus ditekan di bawah angka satu. Kedua, lanjutnya terkait bagaimana efikasi atau efektivitas vaksin di dunia nyata dalam mencegah penularan virus corona di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ketiga, cakupan vaksinasi atau threshold (ambang batas) dari herd immunity tercapai di minimal 70%. Dicky juga menambahkan bahwa masing-masing variabel itu dipengaruhi oleh banyak hal, seperti angka reproduksi virus yang dipengaruhi dengan pelaksanaan testing, tracing, isolasi, dan karantina. Dicky juga membandingkan dengan polio yang mencapai herd immunity selama 60 tahun.

Banyaknya informasi yang beredar mengenai Covid-19 ini, baik melalui informasi yang kita baca melalui media massa, grup di WhatsApp, media sosial, ataupun mulut ke mulut, menjadikan kita banjir informasi. Sumber informasi tidak hanya satu. Selain pemerintah, para tenaga kesehatan, pemuka agama, selebritis, dan banyak lainnya juga membanjiri saluran-saluran komunikasi yang kita konsumsi sehari-hari. Hal ini sebetulnya menjadi ide dasar saya menulis tulisan ini. Berhubung penanganan pandemi ini adalah tanggung jawab pemerintah (baik pusat maupun daerah), sudah seharusnya pemerintah memiliki strategi komunikasi yang tajam untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana upaya pencegahan dan penanganannya.

Meski secara pesan utama cukup kuat, yaitu pencegahan melalui 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak) atau 5M (menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi) dan penanganan melalui 3T (testing, tracing, treatment), tetapi nampaknya pelaksanaan di lapangan masih jauh seperti demikian. Masih banyak orang tidak melakukan 3M atau 5M, kemampuan pemerintah untuk 3T pun masih jauh dari sempurna, termasuk ketersediaan vaksin di daerah-daerah dan fasilitas isolasi mandiri. Alih-alih memaksimalkan pencegahan dan penanganan, ternyata isu ekonomi jauh lebih penting untuk diselamatkan ketimbang menyelamatkan nyawa orang banyak.

Nasib negara berkembang memang, yang mana jurang ekonomi antar kelas sosial dalamnya luar biasa. Tidak semua orang punya pemasukan yang stabil, bahkan banyak masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari pemasukan harian. Pandemi memaksa banyak orang untuk kehilangan pekerjaan. Adanya PSBB atau PPKM mengorbankan masyarakat dengan kondisi tersebut. Banyak yang tidak setuju PSBB atau PPKM dilanjutkan karena mereka takut kehilangan pekerjaan, takut berkurangnya pemasukan. Di satu sisi, PSBB atau PPKM yang ketat diperlukan untuk menekan mobilitas masyarakat. Namun, lagi-lagi penerapan PPKM saat ini belum membuktikan hal tersebut.

PPKM masih berlangsung, bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Adha yang dijalankan oleh umat Muslim. Simbol ibadah ini adalah dengan melakukan qurban hewan, seperti kambing, domba, atau sapi. Kemudian daging yang telah dipotong dibagikan untuk mereka yang membutuhkan. Adanya proses penyembelihan hewan qurban, menjadi ‘atraksi’ tersendiri bagi masyarakat, apalagi untuk anak-anak. Setidaknya di lokasi tempat saya kost, proses penyembelihan hewan qurban dilakukan dengan cukup rapi: disediakan sound system, ada MC yang memandu, ada sambutan, dan sesekali diiringi musik supaya engga sepi. Arahan pemerintah untuk tidak berkerumun nampaknya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Pak RT yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pengawasan ini sepertinya tidak menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Satgas (satuan tugas) di komunitas terkecil.

Saking banyaknya sumber informasi, komunikator, saluran-saluran komunikasi yang digunakan, kita malah jadi banjir informasi dan banyak juga yang memanfaatkan untuk menyebarkan hoax. Banyak sekali pesan-pesan di WhatsApp yang memberikan informasi penggunaan tanaman tertentu untuk menyembuhkan Covid-19, ada juga yang memberikan informasi bohong mengenai vaksin, belum lagi berbagai macam teori konspirasi yang bikin geleng-geleng kepala. Saya punya satu pengalaman lucu dan menarik dari salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti. Salah satu anggota grup WhatsApp tersebut rajin sekali berbagi informasi mengenai Covid-19, mulai dari yang benar adanya sampai yang mengada-ada. Bahkan dia percaya diri sekali ketika memberikan solusi medis dan alternatif penyembuhan non medis terhadap pasien Covid-19 dan mereka yang sehat untuk meningkatkan imun. Tentunya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana, bukti ilmiah pun tak ada. Dia bukan seorang tenaga pendidik, bukan tenaga kesehatan, bukan yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan. Namun, dia merasa informasinya yang paling benar. Padahal di grup tersebut ada dokter yang sehari-hari berurusan dengan kasus Covid-19. Saya rasa pengalaman seperti ini hampir dialami setiap orang.

Mari kita lihat sebentar mengenai teori komunikasi kesehatan. Sebetulnya sepenting apa sih komunikasi kesehatan itu?

Komunikasi kesehatan merupakan bagian dari komunikasi antar manusia yang memiliki fokus pada bagaimana seorang individu dalam suatu kelompok/masyarakat menghadapi isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan serta berupaya untuk memelihara kesehatannya (Northouse dalam Notoatmodjo, 2005, dalam Rahmadiana, 2012).

Komunikasi kesehatan meliputi informasi tentang pencegahan penyakit, promosi kesehatan, kebijaksanaan pemeliharaan kesehatan, regulasi bisnis dalam bidang kesehatan yang sejauh mungkin mengubah dan memperbaharui kualitas individu dalam suatu komunitas masyarakat dengan mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan dan etika (Rahmadiana, 2012).

Lalu, apa saja peran penting dari adanya komunikasi kesehatan? Rahmadiana (2012) menyebutkan bahwa komunikasi kesehatan meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, resiko kesehatan serta solusi kesehatan. Kemudian, komunikasi kesehatan mendorong adanya interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu dalam situasi biologis, psikologis dan sosial kemasyarakatan, dimana ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap status kesehatan seorang individu. Melalui komunikasi kesehatan, kita mempelajari timbal balik antara ketiga faktor tersebut. Pemahaman ini penting agar kedepannya dapat dikembangkan intervensi program kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih sehat.

Selain daripada itu, kepatuhan (adherence) pasien terhadap saran medis yang diberikan oleh ahli medis juga sangat dipengaruhi oleh peran penting komunikasi kesehatan, dimana pasien harus terlebih dahulu memahami (understand) isu-isu kesehatan atau masalah-masalah kesehatan yang dihadapi dan pasien harus mampu mengingat (memorize) saran medis yang diberikan. Bila dalam mengkomunikasikan informasi seputar kesehatan pasien, para ahli medis tidak menggunakan istilah (jargon) medis yang sulit dipahami oleh pasien umum dan informasi yang diberikan tidak terlalu banyak dan rumit, maka pasien dapat dengan mudah mengingat kembali semua informasi kesehatan (saran medis) yang telah disampaikan untuk dirinya (Rahmadiana, 2012).

Dalam konteks pandemi Covid-19 ini, tentunya penting sekali dijelaskan kepada masyarakat mengenai apa itu Covid-19, beserta gejala-gejalanya, sumber penyebarannya, bagaimana cara penanganannya, berapa biaya yang diperlukan, jenis obat apa saja yang perlu dikonsumsi, bagaimana cara mencegah supaya tidak terpapar virusnya, dan lain-lain sebagainya. Namun demikian, dalam konteks pandemi juga, dimana ini merupakan keadaan luar biasa yang tidak bisa kita hindari (well, sebetulnya bisa, tetapi ini akan dibahas di lain kesempatan), jadi harus ada strategi-strategi penguat lainnya yang mendampingi komunikasi kesehatan.

Saya jadi mengingat-ingat mata kuliah tentang ‘Pengenalan Komunikasi Perusahaan’ dan ‘Komunikasi Strategis dan Manajemen Krisis’ waktu kuliah pascasarjana dulu (2016/2017). Nah, saya jadi ingin berbagi disini, sembari memperkuat pemahaman pribadi dalam bagaimana mengelola krisis, khususnya dalam aspek komunikasi. Saya tidak bermaksud menggurui atau mendikte, tetapi hanya sekadar berbagi untuk kita saling meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri, supaya di masa mendatang bisa lebih bersiap diri dan punya perencanaan yang lebih matang. Karena menurut saya, pandemi Covid-19 bisa dikatakan krisis yang dialami oleh negara dan perlu ditangani dengan baik.

Idealnya, sebelum krisis itu terjadi, kita sudah memiliki berbagai macam skenario perencaaan apabila krisis terjadi. Dalam buku Corporate Communication (Argenti, 2009) disebutkan dua hal dalam mengelola krisis, yaitu mempersiapkan krisis dan menyampaikan komunikasi selama krisis. Meskipun teorinya adalah untuk perusahaan, sepertinya tidak salah apabila diadopsi untuk krisis suatu negara, tentunya perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Mari kita bahas satu-satu.

Mempersiapkan Krisis

Bukan sekali dua kali di dunia ini ada pandemi. Bisa jadi di masa depan akan muncul pandemi lainnya. Belajar dari pengalaman, sepertinya perlu ada standar atau pengaturan bagaimana mengelola pandemi dengan baik. Secara teknis, sebetulnya Pemerintah Republik Indonesia sudah memiliki Undang Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut sebetulnya sudah jelas tanggung jawab pemerintah seperti apa. Artinya, secara teknis kita sudah punya persiapannya. Nah, ketika pandemi Covid-19 melanda, apakah secara proseduran undang-undang ini dijalankan? Tentu tidak. Melansir dari Kompas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengaku heran karena pemerintah tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan untuk menjalankan kewajiban dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun, UU Kekarantinaan Kesehatan dipakai untuk memberikan sanksi kepada warga negara yang melanggar aturan pembatasan. Alih-alih menggunakan undang-undang tersebut, banyak sekali produk hukum mulai dari peraturan pemerintah hingga surat edaran yang dikeluarkan.

Dari segi teori komunikasi krisis, yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut dalam mempersiapkan krisis:

  1. Analisis risiko. Dalam perencanaan suatu program, atau bahkan merencanakan sebuah organisasi pun kita tidak lepas untuk selalu melakukan analisis dari risiko yang mungkin terjadi atau muncul dari aktivitas organisasi atau program kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, kita sudah punya persiapan atau semacam protokol bagaimana kita menanganinya dan mencegah krisis tersebut menjadi lebih besar. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan adalah:
    • Perencanaan untuk krisis. Hal pertama yang harus dilakukan adalah sesi brainstorming. Hal ini perlu dilakukan dengan setiap pegawai di berbagai tingkatan dan departemen untuk mendapatkan gambaran lengkap krisis yang berpotensi muncul dari masing-masing tingkatan dan departemen. Sehingga selanjutnya bisa disusun daftar dan menetapkan krisis mana yang berpotensi memberikan dampak lebih besar muncul dan berisiko terhadap aktivitas.
    • Kemudian selanjutnya adalah memastikan dampak krisis tersebut terhadap konstituen, baik itu internal, eksternal, shareholder, dan lain-lain yang ditetapkan oleh organisasi.
  2. Pengaturan tujuan komunikasi terhadap potensi krisis. Hal terpenting dalam menyusun strategi komunikasi adalah menentukan tujuan komunikasi. Apakah itu untuk sekadar menginformasikan sesuatu (raising awareness), mendorong/memotivasi komunikan untuk melakukan sesuatu (mengubah sikap), atau mengajak komunikan untuk mengubah perilakunya.
  3. Menganalisis pilihan saluran. Memilih saluran komunikasi yang tepat sasaran (konstituen) adalah penting. Dalam kondisi krisis, tentunya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkini dan arahan-arahan lainnya supaya bisa terlibat dalam upaya pencegahan krisis menjadi lebih besar dan penanganan krisis yang terjadi. Saya bisa katakan bahwa setiap saluran penting digunakan; media digital (media sosial, website, media massa, dan lain-lain), media konvensional (televisi, radio, cetak), media audio/visual (paging system, spanduk, baligho, dan lain-lain). Khususnya untuk media sosial, gunakan lima saluran yang paling banyak digunakan di Indonesia (We Are Social dan Hootsuite, 2020), yaitu YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter.
  4. Menunjuk tim berbeda untuk setiap krisis. Penunjukkan tim khusus (ad hoc) dalam mengelola krisis bertujuan untuk memastikan ada pihak yang 100% memastikan bahwa krisis sedang dikelola (ditangani dan dicegah untuk menjadi lebih besar) dengan baik. Tim ini bisa berasal dari internal organisasi itu sendiri, karena lebih mengenal seluk beluk organisasi. Namun, melibatkan pihak eksternal juga tidak ada salahnya, supaya bisa memberikan pendekatan yang lebih objektif.
  5. Perencanaan untuk pendekatan yang tersentralisasi. Idealnya, ketika menghadapi krisis, pendekatan penanganan yang dilakukan harus terpusat untuk menjaga berlapisnya birokrasi, konflik, dan menjaga alur komunikasi (supaya informasi yang disampaikan tetap sama).
  6. Perencanaan formal
    • daftar siapa yang harus dinotifikasi dalam keadaan darurat
    • pendekatan relasi media
    • strategi notifikasi untuk karyawan
    • lokasi pusat informasi
    • penjelasan perencanaan

Menyampaikan Komunikasi Selama Krisis

Dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, disebutkan bahwa:

Informasi Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan masuk dan/atau keluarnya kejadian dan/atau faktor risiko yang dapat menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Dalam lembaran negara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut disebutkan bahwa “informasi Kekarantinaan Kesehatan” adalah informasi tentang penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, antara lain mengenai norma, standar, pedoman dan peraturan kekarantinaan, informasi situasi penyakit global, regional, dan nasional, tindakan penyehatan, rumah sakit rujukan, instansi Kekarantinaan Kesehatan yang dapat melakukan tindakan penyehatan, dan Dokumen Karantina Kesehatan. Penyelenggaraan informasi kekarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dapat berkoordinasi dengan lembaga kesehatan dalam dan luar negeri.

Tentunya dalam mengelola pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Salah satu media yang digunakan adalah website covid19.go.id dan berbagai saluran media sosial. Selain informasi data terkini tentang kasus, dalam website tersebut juga tersedia berbagai materi edukasi, kumpulan berita hoax, informasi mengenai vaksin, dan lain sebagainya. Bisa saya bilang bahwa saluran digital sudah digunakan dijadikan sumber informasi utama dalam pengelolaan Covid-19 di Indonesia. Meski demikian, saya agak ragu kalau website ini juga mengompilasi data dari daerah, karena yang saya lihat beberapa daerah terhubung dengan website resmi daerahnya saja (dan juga ada temuan data kasus yang dilaporkan pemerintah pusat tidak sama dengan yang dilaporkan daerah).

Selain itu, pada kenyataan di lapangan, terlalu banyak pihak dari pemerintah yang jadi juru bicara, meski sudah ditunjuk juru bicara yang khusus memberikan informasi kepada publik (jujur, saya agak bingung strukturnya Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini bedanya apa). Di tingkat nasional saja mulai dari Presiden, Menteri, Kepolisian, Militer, muncul semua layaknya juru bicara. Belum lagi di tingkat daerah ada lagi Kepala Daerah dan Dinas terkait, semuanya muncul ke publik. Kalau pesannya sama, itu membantu kita sebagai masyarakat untuk yakin terhadap informasi yang disampaikan. Sehingga ini pentingnya Satgas untuk mengkoordinasikan informasi supaya tetap sama dan tidak diganggu gugat. Kalau berbeda, kita malah jadi bingung. Apalagi mereka semua muncul di saluran-saluran informasi yang mayoritas kita konsumsi sehari-hari: media sosial, media televisi, radio, website, kanal-kanal berita, dan lain-lain.

Masyarakat melek teknologi mungkin sudah banyak yang mengakses secara digital. Meski pengguna internet kita tinggi, sebanyak 196,71 juta atau sekitar 73,7% dari total penduduk (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2020), sayangnya hal itu tidak diimbangi dengan tingkat literasi digital. Kementerian Komunikasi dan Informasi (2020) mengklaim melalui laporannya bahwa secara nasional, indeks literasi digital di Indonesia masih berada pada level sedang (skor 3 dari 4). Namun, hal ini sepertinya masih jauh banget dari sempurna mengingat dari 63 negara, Indonesia ada di peringkat ke-56 (dilansir dari Detik.com). Ditambah lagi dengan hingga detik ini kita masih menerima informasi-informasi yang sumbernya tidak jelas di grup-grup WhatsApp. Seharusnya, satgas-satgas yang berada di tingkat kelurahan atau RT bisa menjadi jembatan penyebaran informasi secara word of mouth. Namun, mengingat di lokasi saya kost saja ada acara khusus penyembelihan hewan qurban, sepertinya hal itu tidak terjadi.

Dalam teorinya, menyampaikan komunikasi selama krisis dilakukan dalam lima tahap:

  1. Mengendalikan situasi. Pengendalian dilakukan dengan melakukan menetapkan permasalahan nyata yang dihadapi dengan menggunakan sumber-sumber informasi yang jelas dan tepat, kemudian menentukan tujuan komunikasi yang terukur untuk menangani masalah tersebut.
  2. Mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Dengan mengetahui masalah nyata yang dihadapi dan informasi-informasi pendukungnya, kita bisa menganalisis dan menentukan dampak apa yang akan terjadi dan bagaimana strategi dan taktik berikutnya yang akan diambil. Pemahaman-pemahaman seperti ini melibatkan keahlian kita dalam mengatur informasi yang muncul dari berbagai sumber.
  3. Menyiapkan pusat manajemen krisis. Seperti yang dijelaskan di atas, Indonesia sendiri sudah punya pusat informasi melalui Satgas. Medium seperti ini diperlukan untuk mengarahkan semua aliran komunikasi yang bisa diakses oleh jurnalis selama krisis, termasuk fasilitas yang diperlukan (seperti komputer, akses internet, telepon, dll).
  4. Mengkomunikasikan sedini dan sesering mungkin. Dalam hal ini, juru bicara perlu menyampaikan informasi apapun yang telah disiapkan secepat mungkin, terlebih lagi informasi yang sifatnya menyangkut keselamatan banyak orang. Perlu sekali menghindari ketiadaan berita dan merespons dengan terlambat.
  5. Memahami kepentingan media dalam krisis. Media bekerja dalam lingkungan yang penuh persaingan, sehingga semuanya berupaya untuk mendapatkan berita penting terlebih dahulu. Media akan selalu memuat pemberitaan bagus dengan mencari korban (victim), penjahat (villain), dan visual.

Meski banyak bolong sana sini dalam informasi seputar Covid-19, setidaknya semua bergerak. Bolongnya informasi publik dari pemerintahnya, dibantu dengan munculnya akun Instagram @pandemictalks yang menyampaikan informasi secara spesifik, mudah dipahami, dan visual yang sederhana. Bagi para penyintas pun bisa terhubung di akun Instagram @covidsurvivor.id. Pola komunikasi pemerintah pusat dan daerah perlu diperbaiki sehingga kebijakan yang diambil tidak terus-terusan berbeda. Kita semua ingin pandemi ini berakhir dan tentunya harus benar-benar tegas menentukan prioritas mana yang harus diambil dan mengorbankan hal lainnya untuk kepentingan yang lebih luas dalam artian kesehatan masyarakat. Saya disini tidak menilai apakah apa yang sudah saat ini dilakukan oleh banyak pihak sudah baik atau tidak baik, tetapi ada ruang yang perlu kita isi bersama untuk menyempurnakan ini dan bisa mengakhiri pandemi ini. Saya juga tidak mendikte atau merasa paling tahu mengenai komunikasi krisis, hanya saja saya ingin memanfaatkan platform saya ini untuk menyampaikan informasi.

Sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa keadaan luar biasa seperti pandemi ini bisa kita hindari. Penjelasan lebih lengkapnya akan saya buat dalam tulisan khusus (yang masih belum tahu kapan akan mulai menulis, hehehe), tetapi akun Instagram @pandemictalks sudah pernah menyampaikan ini:

Ini merupakan penjabaran konsep pembangunan berkelanjutan, dimana unsur-unsur utama pembangunan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi harus seimbang. Bahkan, unsur lingkungan harus diprioritaskan karena ini merupakan faktor pembatas kita dalam beraktivitas sosial dan ekonomi. Lingkungan terdiri dari kita sebagai makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme – atau disebut juga lingkungan biotik) dan juga termasuk tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan bunyi (disebut juga lingkungan abiotik). Intinya semua harus seimbang. Sifat manusia yang eksploitatif terhadap bumi harus dihentikan. Bumi rusak, lingkungan rusak, penyakit-penyakit baru akan bermunculan. Pandemi lainnya di kemudian hari bukan tidak mungkin akan muncul lagi. Kita bisa mencegahnya dari sekarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *