Paska pembatalan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah Tetap Dorong Teknologi Termal untuk Pengolahan Sampah. Ada apa? 

Paska pembatalan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah Tetap Dorong Teknologi Termal untuk Pengolahan Sampah. Ada apa? 

Jakarta (24/05). Pasca dibatalkannya Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 (Perpres No.18/2016) tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah oleh Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 2 November 2016 lalu, Pemerintah Indonesia menyiapkan rancangan peraturan pengganti sebagai revisi atas Perpres No.18/2016. Namun demikian, rancangan peraturan tersebut masih mengutamakan pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi thermal yang tidak sesuai untuk jenis sampah Indonesia. Padahal, hal ini yang mendasari Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) dalam permohonan uji materiil kepada MA tahun lalu, yang kemudian dikabulkan oleh MA.

Draft Peraturan Presiden ini merujuk kepada teknologi termal sebagai teknologi “ramah lingkungan” dan satu-satunya teknologi, tanpa mempertimbangkan akar permasalahan dan karakteristik sampah Indonesia,” imbuh Dwi Sawung, Pengkampanye Perkotaan dan Energi, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). “Selain ketidakjelasan definisi, di dalam draft Perpres ini, Feasibility Study (FS), sebagaimana tercantum pada pasal 5, justru dilakukan sebagai pembenaran untuk memperkuat penerapan teknologi termal sebagai solusi, bukan sebagai proses teknokratis untuk memahami permasalahan dan mengajukan solusi teknologi yang paling tepat. Ini adalah cara berpikir yang jelas terbalik di mana kesimpulan sudah diambil sebelum kajian dilakukan.”

Terminologi ‘ramah lingkungan’ yang digunakan dalam peraturan ini masih dipertanyakan, karena bergantung terhadap banyak faktor. Salah satunya, penggunaan terminologi ini harus melalui proses kajian dan validasi teknologi, termasuk baku mutu lingkungan dan parameter-parameter penting yang harus dipantau. Kadar emisi, fly ash dan bottom ash, pemantauan dioxin/furan, manajemen/operasional teknologi tersebut, rekam jejak implementasi teknologi yang diusulkan di negara yang mirip kondisinya dengan Indonesia, dan aspek pembiayaan serta indikator lainnya perlu dikaji lebih serius.

Penjelasan tentang kriteria sampah membuka ruang untuk teknologi non-termal seperti biodigester dan inisiatif Zero Waste serta upaya minimisasi dan pengelolaan sampah di tingkat lokal dengan peran serta masyarakat yang tinggi, yang sudah terbangun beberapa dekade terakhir di berbagai kota di Indonesia.

Hal ini akan lebih menunjukkan penghargaan dan itikad baik pemerintah terhadap upaya-upaya pengelolaan sampah di tingkat masyarakat dan sesuai dengan rencana serta kemampuan pembiayaan pemerintah daerah,” ujar Yuyun Ismawati, penerima penghargaan Goldman Environmental Prize tahun 2009. “Dengan meningkatkan kualitas dan dukungan terhadap inisiatif tersebut, akan menjamin peningkatan kesehatan lingkungan, partisipasi masyarakat, lebih berkelanjutan dan bebas racun.”

Seperti yang diajukan dalam argumen uji materiil Perpres No. 18/2016 kepada MA, para pengaju menyatakan keberatan dan kekhawatiran atas solusi prematur penggunaan teknologi pembakaran sampah. Tanpa peta jalan, environmental safeguards, panduan penempatan, AMDAL, baku mutu lingkungan yang serius, serta kajian cost and benefit yang memadai, penggunaan teknologi termal hanya akan menjadi proyek monumen kota.

Draft Peraturan Presiden ini bertentangan dengan arah kebijakan dalam UU No. 18 tahun 2008. Arah kebijakan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 adalah penyelesaian persoalan sampah dilakukan secara terdesentralisasi, sedekat mungkin dengan sumber sampah. Sedangkan dalam draft perpres ini, didorong solusi dengan paradigma end-of-pipe dan teknologi yang tersentralisasi,” tegas David Sutasurya, Direktur YPBB Bandung.

*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *